Hambatan Birokrasi
Reformasi birokrasi, agenda penting pemerintahan pasca reformasi, yang mulai diterapkan di Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, telah dilaksanakan di MahkamahAgung, Kementerian Keuangan, dan Badan Pemeriksa Keuangan.Program reformasi tersebut diharapkan tuntas pada akhir 2011 sehingga seluruh kementerian telah menjalankan reformasi birokrasi.
Reformasi birokrasi disuarakan mengingat padamasa OrdeBaru, birokrasi di jadikan lahan subur untuk praktik kolusi, korupsi, dannepotisme (KKN).Ketikaitu, pemerintahan OrdeBaru di topang oleh birokrasi yang rapuh, tidakp rofesional, danlebihmengutamakankepentingansegelintir elite, pengusaha, dan kroni.Soal pelayanan public atau kepentingan publik, itunomorsekian.Praktikbirokrasi yang korup, inefisien, dantidaktransparanmasihsangatterasahinggasaatinisehinggadampaknegatifdaribirokrasi model lama masihmenghantuiduniausaha.Banyakpihak, terutamakalanganpenyelenggaranegara, yang tidakmenyadari, bahkanmungkinsengaja, memeliharabirokrasi yang bisadimanfaatkanuntukkepentingansedikit orang.
Sayangnya, reformasi birokrasi yang sudah dijalankan sebagai proyek percontohanbergeserdaritujuanutamabirokrasi, yaknimenempatkanpelayananpublikpada target sasaran.Jikakepentinganpublik yang memandureformasibirokrasi, tidakadalagipemborosan.Pengurusanizinmenjadicepatdanmurah, transparansi terjadi di semuaUni, danmeritokrasidijalankan.Kesalahankonsepataucaraberpikirpadapenerapanreformasibirokrasi yang mengutamakantunjangandankenaikangajiatauremunerasijugaditerapkanpadaKementerianKeuangan. Nyatanya, meskigajimerekasudahdinaikkanberkali-kali lipat, praktikcurangdankorupmasihterjadi.
Birokrasiakhirnyamenjadipenghambatsemua program pemerintahansaatini, utamanyauntukmeningkatkaninvestasidanmenggerakkanduniausahalebihcepatlagi.Pelakuusahamasihbanyak yang mengeluhkarenaberbagaipungutanmasihditarik, baikolehbirokrasi di pusatmaupun di daerah.Aturan formal sering kali berubah di lapangan, danperubahanitumenuntutbiaya yang tinggi.InilahtantanganpemerintahanPresidenSusiloBambangYudhoyonountukmembereskanbenalubirokrasi yang terusmenghambatSudahbanyakpenelitian yang menyebutkanbahwasumberpenghambatkemajuanekonomidanmeningkatnyainvestasiadalahbirokrasi yang bertele-teledanbiayatinggi.
Surveidari ADB dan Bank Dunia, misalnya, menyebutkanpangkalpersoalanlambatnyapertumbuhaninvestasi di negeriiniadalahtigahal.Yaituketidakstabilanmakro, korupsi, danketidakpastian.Dari ketigafaktortadi, sebetulnya yang menjadipokokpermasalahansaatiniadalahbirokrasidanderegulasi.Apalagisetelahpelaksanaanotonomidaerah.Birokrasidanderegulasi yang rumitmembuatlonjakanpeningkatanbiaya yang membebaniparapengusaha.Terkaitbirokrasi yang masihmenjadisalahsatusumberutamapenghambatkemajuaneiconomi, kitainginmengingatkanbahwasudahsaatnyabirokrasimereformasidiridanmenerapkanprinsip-prinsipbirokrasi modern, yaknitransparan, efisien, cepat, tepat, danantikorupsi.
Olehkarenaitu, penyelenggarapemerintahan di pusatmaupun di daerahsudahselayaknyamenjalankanpemerintahandenganberbasisbirokrasi yang modern.Penerapansistembirokrasi modem danpenempatanprioritaspelayananpublikakanmembuahkanhasil yang maksimalbaginegara, pemerintahdaerah, danakhirnyamasyarakat. Jikakitamasihbermain-main pada area birokrasi yang abu-abu, akanselamanyakitatertinggaldarinegara lain. Investor danpelakuusaha pun akanengganmenanamkaninvestasidanmengembangkanusaha di Tanah Air apabilatidakadakejelasanaturan main dan UU yang memberikesempatanmerekaberkembang. Sudahsaatnya pula berbagaiperaturandaerahdanperundang-undangan yang menghambatlajuinvestasidanperekonomiandigantiataudirevisi.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar